Nasib PKL Jl Hamka Tunggu Hasil RPD DPRD -Dinas Terkait

  • Whatsapp

Buananusantaraonline.com, Tebing Tinggi – Nasib puluhan pedagang kaki lima (PKL)di kawasan Kampung Bicara Jalan Hamka Kota Tebingtinggi hingga saat ini masih belum jelas, apakah harus ditata dengan rapi atau di relokasi ke tempat lain. Namun yang pasti, pihak DPRD Tebingtinggi dalam hal ini Komisi II berjanji akan membahasnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait.

Hal itu disampaikan salah seorang Anggota DPRD Tebingtinggi Basyaruddin Nasution SH yang duduk di Komisi II saat menerima perwakilan PKL di Jalan Prof Hamka di Gedung Rapat DPRD Lintas Komisi, Senin sore (11/5).

Sidang yang dipimpin Ketua Komisi II Husin ST itu dihadiri Anggota DPRD lainnya, Muliadi, Kaharuddin Nasution dan Zainal Arifin Tambunan, sedangkan dari Pemerintah Kota dihadiri Camat Bajenis Ali Hasan dan Lurah Durian.

“Kita pun tidak bisa menyatakan PKL di sana harus dipertahankan seumur hidup, itu pun tidak boleh dan untuk itu kita sama-sama sepakat, terlepas kenapa hanya PKL di Jalan Hamka yang harus digusur, kita juga sepakat bahwa Kota Tebingtinggi ini harus indah, namun untuk itu perlu aturan-aturan yang lebih enak,” jelasnya.

Basyaruddin juga menyampaikan, peraturan untuk PKL sebaiknya dapat mengayomi semuannya, baik itu pedagang maupun masyarakat setempat.

“Harapan kita, para PKL tidak merasa terzolomi dan pemerintah kota menertibkan para PKL bukan dalam rangka lain-lain, tujuannya satu yakni memperindah Kota Tebingtinggi,” tandasnya.

Sebelum akhir kesimpulan rapat, ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain Komisi II DPRD Tebingtinggi masih perlu kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait untuk membicarakan regulasi penataan dan pengelolaan pedagang sektor informal.

Menurut politisi Partai Golkar ini, pihak DPRD membela masyarakat bukan karena setuju untuk berjualan di tempat tersebut, “Jujur saya katakana, itu tidak boleh berjualan di sana karena ada hak orang lain di tempat tersebut, tetapi kita hanya membicarakan bagaimana pola untuk memindahkan ini, bukan untuk menyengsarakan, bahkan kalau bias pun untuk lebih maju,” ujar Basyaruddin.

Dijelaskan, prinsip dasar pengelolaan dan penataan pedagang sektor informal adalah bagaimana mengangkat PKL menjadi pedagang pasar. “Sudah barang tentu pemko berharap PKL itu tetap jadi PKL, mereka tentu berpikir bagimana caranya mengangkat PKL menjadi pedagang pasar, apakah dengan pemberian suntikan dana atau relokasi, pembinaan,” cetusnya. Diakui Basyaruddin, yang jadi masalah di Kota Tebingtinggi, tidak ada satu pun SKPD di Tebingtinggi yang merasa bertanggung jawab terhadap penataan dan pengelolaan pedagang sektor informal termasuk pasar.

“Itulah langkah-langkah yang akan dibuat. Tujuannya supaya ada SKPD yang menagani khusus masalah penataan dan pengelolaan pedagang sektor informal. Di samping menunggu adanya regulasi serta aturan dan badan yang mengaturnya, kita minta pihak kelurahan supaya menjalin komunikasi dengan para pedagang,” jelasnya. (Ramadhan)