Rakor TKPK Regional Sumut Rumuskan Kerangka Kerja Terintergrasi Nawa Cita

  • Whatsapp

narasumber

Buananusantaraonline.com, Sei Rampah – Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing menjadi kekuatan utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian bangsa. Sesuai arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan.

Dengan mengacu RPJMN 2015-2019 dan penjabaran dari Visi, Misi, dan agenda Nawa Cita dimana salah satu prioritas sasarannya menempatkan kemiskinan menjadi target pencapaian pembangunan Indonesia untuk lima tahun kedepan, seiiring dengan itu implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dilaksanakan dibeberapa wilayah Indonesia. Perubahan fokus kerja kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo, menjadi perhatian bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota Regional Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Provsu) yang akan dibahas dalam rapat Kerja Program Strategic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA) yang diadakan di Gedung Hj. Sawiyah Jalan Sutomo Kota Tebing Tinggi, Senin (25/5).

Rapat kerja program SAPA yang mengusung tema “Prakarsa Bersama Membumikan Nawa Cita Dari Desa/Kampong” dibuka secara resmi Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Ir. HT. Erry Nuradi.

Hadir dalam acara tersebut perwakilan Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Katiman Kartowinomo, Koordinator Program SAPA Kemenko PMK RI Fahrulsyah Mega, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman, Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Junaidi Hasibuan dan sejumlah perwakilan Pemkab/Pemko di Sumut lainnya.

Usai membuka secara resmi Wagubsu HT Erry Nuradi yang sekaligus sebagai Ketua TKPK Provsu menyampaikan bahwa Raker Regional Wilayah Sumut Program SAPA Tahun 2015 bertujuan untuk merumuskan kerangka kerja program SAPA baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Undang Undang Desa, maka pemerintah desa dituntut dapat meningkatkan pelayanan publik bagi warga desa, terbuka serta bertanggungjawab. Pembangunan desa menjadi fokus isu ke depan. Untuk menyamakan persepsi terkait dengan pembangunan desa, Raker SAPA kali ini tidak hanya membahas rencana kerja dan perkembangan Program SAPA.

Karenanya perencanaan pembangunan desa harus diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa berpartisipasi aktif dalam menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembagunan desa yang didanai oleh APBD Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Begitu juga pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) baik Propinsi, Kabupaten maupun Kota. Pemerintah Propinsi bertugas memastikan bahwa prinsip desa membangun yang dilaksanakan oleh pemerintah desa searah dengan yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga dan stakeholder lainnya,” sebut Wagubsu Erry Nuradi.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Kota bertugas memastikan bahwa relugasi yang diperlukan untuk penyaluran dan pemanfaatan dana desa tersedia dengan baik. Selain itu Pemda dapat mengalokasikan sebagian anggarannya untuk mendukung penguatan pemerintahan desa dan menambah pendampingan teknis sesuai prioritas pembangunan di wilayah masing-masing.

Sementara itu Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam kesempatan tersebut mendapat kehormatan menjadi salah satu narasumber, pada paparannya mengemukakan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Pemkab Sergai telah memfokuskan berbagai kebijakan maupun program dalam beberapa kluster.

Salah satu kluster tersebut adalah program percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut yakni Posyandu Holistik Integratif (PHI), pelayanan posyandu yang lebih menekankan program layanan di bidang gizi, kesehatan dan pengasuhan dapat diintegrasikan dengan PAUD. Kebijakan lain yang dijalankan Pemkab Sergai dengan dibentuknya Badan Pengemban Dana Amanah (BPDA) yang bertujuan mendukung kegiatan masyarakat melalui penyediaan dana yang dapat dikelola masyarakat sendiri, jelas Bupati Sergai Ir. H. Soekirman.

Kebijakan yang dilakukan Pemkab Sergai dalam hal penanggulangan kemiskinan, menurut Bupati Sergai Ir. H. Soekirman menjadi tantangan sekaligus peluang meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diharapkan peranan besar dari pihak Pemerintah Provinsi yang mampu berkoordinasi dengan berbagai aliansi dari beragam pemangku kepentingan yang mempunyai fokus dalam program dan kebijakan pengurangan serta pemberdayaan penduduk miskin, pengembangan kapasitas membantu pemerintah daerah, pungkas Bupati Sergai Ir. H. Soekirman. (Ramdhan)

Teks Photo :
NARASUMBER : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman saat didaulat sebagai narasumber bersama jajaran Kepala Daerah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumut yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota melaksanakan rapat Kerja Program Strategic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA) yang diadakan di gedung Hj. Sawiyah Jalan Sutomo Kota Tebing Tinggi, Senin (25/5). Photo : Doc. BNO/WR