Pengelolaan Keuangan Daerah Harus Pedomani UU

  • Whatsapp

Buananusantaraonline.com, Tebing Tinggi – Wakil Walikota Tebingtinggi Ir H Oki Doni SIregar mengingatkan seluruh SKPD dan penyelenggara kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi agar selalu mempedomani Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dalam penyelenggaraan negara, pelaksanaan tugas di pemerintahan daerah tidak terlepas dari masalah penggunaan anggaran yang di dalamnya terkait bagaimana mengelola keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan agar terhindar dari masalah tindak pidana korupsi.” kata Wakil Walikota H Oki Doni Siregar saat membuka kegiatan Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 di Gedung Hj Sawiyah Jalan Sutomo, Rabu (27/5).

Dikataklannya, sebagai aparat pemerintah sudah sepatutnya dibekali dengan pengetahuan hukum khususnya masalah korupsi dengan memahami bahwa ancaman pidana terhadap perbuatan korupsi dapat menjadi tindakan prepentif terjadinya korupsi.

Untuk itu, diharapkan kepada para peserta agar dapat mengikuti sosialisasi secara optimal dan dapat mengambil ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para narasumber untuk dilaksanakan dalam tugas sehari-hari.

Bertindak sebagai narasumber Kepala Kejaksaan Negeri Tebingtinggi H Fajar Rudi Manurung SH MH bersama Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tebingtinggi dan dipandu oleh Bagian Hukum Sekretariat Pemko Tebingtinggi.

Kegiatan Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diikuti oleh 90 orang peserta terdiri dari Kepala SKPD dan para bendahara pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi. Penyuluhan dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum bagi PNS di Pemko Tebingtinggi dapat memahami masalah korupsi, agar dalam pengelolaan keuangan tidak terjebak dalam kasus tindak pidana korupsi. (WR)