Tebingtinggi Raih TPID Berprestasi 2014 Kawasan Sumatera

  • Whatsapp

Buananusantaraonline.com, Tebing Tinggi – Kota Tebingnggi meraih penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Berprestasi Tahun 2014 untuk kawasan Sumatera. Penghargaan itu diserahkan Presiden RI Joko Widodo pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakornas TPID) VI tanggal 27 Mei 2015 di Jakarta.
Demikian siaran pers disampaikan Kabag Humas Pemko Tebingtinggi Drs Bambang Sudaryono kepada wartawan, Kamis (28/5) di Tebingtinggi.

“Penghargaan TPID Berprestasi 2014 diberikan kepada TPID Kota Tebingtinggi untuk Kawasan Sumatera, TPID Kabupaten Malang untuk Kawasan Jawa dan TPID Kabupaten Takalar untuk Kawasan Timur Indonesia,” jelasnya.

Dijelaskan juga, Rakornas VI TPID diikuti 432 TPID dari 34 provinsi dan 398 kabupaten/kota. Jumlah ini lebih banyak dari Rakornas tahun sebelumnya yang diikuti oleh 233 TPID. “Dalam Rakornas TPID VI ini, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi, kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2015,” terangnya.

Untuk Penghargaan TPID Terbaik 2014 diberikan kepada TPID Provinsi Sumatera Utara dan TPID Kota Medan untuk Kawasan Sumatera; TPID Provinsi Jawa Timur dan TPID Kabupaten Jember untuk Kawasan Jawa.

“Kategori TPID Terbaik diberikan kepada daerah yang telah membentuk TPID dan merupakan basis penghitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara penghargaan TPID Berprestasi diberikan kepada daerah yang telah membentuk TPID, namun belum menjadi sampel penghitungan inflasi”, jelasnya.

Menurut Kabag Humasy Pemko Tebingtinggi, dalam Rakornas TPID tersebut menegaskan tiga hal penting, yaitu pertama, mempertegas komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga dengan mewujudkan strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif).

Kedua, melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan mewujudkan kedaulatan pangan di daerah. Upaya ini dilakukan melalui kemudahan perizinan, optimalisasi alokasi APBD, dan ketiga, melakukan penajaman langkah Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran. (WR)