Penerbitan Surat Tanah/ Akta Camat Bintang Bayu Sergai Dipertanyakan

  • Whatsapp

Buananusantaraonline.com, Sergai – Penerbitan 2 (dua) buah surat tanah Akta Camat nomor 592.2/014/IX/2014 tanggal 17 September 2014 atas Surat Penyerahan Penguasaan Hak atas Tanah (Hibah) dari Masni kepada Alm Masiyem dan Akta Camat nomor 592.2/015/IX/2014 tanggal 17 September 2014 atas Surat Penyerahan Penguasaan Hak atas Tanah dengan cara ganti rugi dari Alm Masiyem kepada Irwan Syahputra, diduga menuai masalah.

Hal ini disampaikan Parmin didampingi istrinya Suriani yang merupakan ahli waris Alm Masiyem kepada wartawan, Rabu (24/7) di rumahnya di dusun II Desa Panombean Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. “ Penerbitan Surat (Hibah) untuk tanah/ rumah dan surat ganti rugi untuk tanah tersebut yang merupakan harta warisan dari orang tuanya Alm Pagi dan Alm Masiyem tidak diketahuinya,” jelas Parmin.

Semasa kedua orangtuanya hidup, lanjut Parmin, rumah dengan tanah seluas 382 M2 itu dihuni oleh kedua orang tuanya yakni Alm Pagi dan Alm Masiyem dibeli dari Masni tahun 2003  dan tanah perladangan seluas 2046 M2 juga dikerjakan oleh orangtuanya dibeli dari Sucipto tahun 2005. Sejak Ayahnya Alm Pagi meninggal tahun 2013, ladang tersebut disewakan kepada Irwan Syahputra yang merupakan keponakan dari ibunya Alm Masiyem. kemudian Maret 2015 ibunya Alm Masiyem yang juga meninggal dunia.

Lalu Parmin mencoba untuk mengamankan harta peninggalan kedua orangtuanya tersebu yang , tetapi alangkah terkejut dirinya karena tanah perladangan dan rumah milik orangtuanya telah dikuasai Masni dan Irwan Syahputra. Hal ini diketahui Parmin setelah  menerima 2 (dua) akta camat yang ditanda tangani oleh Camat Bintang Bayu Sariful Azhar, SH dari kepala Desa Panombean Agus Syahputra pada bulan Mei 2015 yang lalu.

Mengakhiri pembicaraannya, Parmin mengatakan bahwa,” Sebelum menikah dengan Alm Masiyem sekitar tahun 1987 , ayahnya Alm.Pagi atau orang tua kandung dari Parmin (38), Purwani (37) dan Sarinem (35) telah bercerai dengan ibu kandungnya Kasinah sekitar tahun 1985, harta warisan sebuah rumah dan sebidang perladangan tersebut merupakan harta yang dibeli bersama oleh  orangtuanya Alm Pagi dan Alm Masiyem yang keduanya memang bekerja sebagai karyawan dikebun PN III Kebun Silau Dunia,” terang Parmin.

Keterangan Parmin dikuatkan oleh keterangan beberapa saksi yang juga berada dirumah Parmin ketika ditemui wartawan. Dari keterangan saksi/ warga dusun II Desa Panombean menjelaskan bahwa sejak Alm Pagi menikah dengan Alm Masiyem, keduanya ada membeli tanah perladangan dari Sucipto tahun 2005 dan membeli rumah dari Masni (adik kandung dari Alm Masiyem) tahun2003 dengan cara mengangsur, tetapi tidak pernah mengurus surat kepemilikan atas tanah perladangan dan rumah tersebut.

Menelusuri permasalahan tersebut, awak media mencoba konfirmasi kepada kepala Desa Panombean Agus Syahputra di rumahnya di dusun I desa Panombean, Kamis (25/7). Kades Agus menjelaskan bahwa,” Penerbitan kedua surat tersebut telah sesuai dengan prosedur dan keberatan ahli waris Parmin bersama adiknya sudah pernah kita bicarakan secara kekeluargaan dengan Masni dan Irwan syahputra di kantor desa, tetapi tidak membuahkan hasil. Memang pada prosedur penerbitan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan cara ganti, ketiga ahli waris tidak turut menanda tangani surat ganti rugi tersebut dan masih banyak warga Desa Panombean yang belum mengurus surat atas rumah dan tanah,”   Agus.

Menanggapi permasalahan tersebut, R Siahaan Ketua LSM STRATEGI Kota Tebingtinggi yang juga penerima kuasa atas permasalahan yang dihadapi Parmin di kantornya, Sabtu (27/6) mengatakan,” Seharusnya Camat Bintang Bayu sebagai PPAT sementara/ penerbit kedua Akta tersebut harus lebih berhati-hati dalam setiap penerbitan Akta Tanah yang diajukan oleh Kepala Desa, apalagi sampai ahli waris tidak diikut sertakan dalam penanda tanganan penerbitan surat ganti rugi. Jangan karena ada intervensi/ kepentingan dari warga sehingga mengakibatkan warga lain harus kehilangan hak miliknya,” jelas R Siahaan

“Kepada Camat Bintang Bayu agar melakukan peninjauan kembali atas penerbitan kedua akta tersebut karena diduga penerbitan kedua akta tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan Peraturan Pemerintah RI No 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan tidak dilampirkannya alas hak pemilik pertama serta hal ini akan menimbulkan permasalahan sampai tingkat tindak pidana. Apalagi sampai saat ini masih banyak warga desa yang belum memiliki surat akta ataupun Surat.Keterangan Tanah (SKT) sehingga memungkinkan warga akan kehilangan hak miliknya bila seorang berupaya mengambil milik orang lain dengan menerbitkan surat/ akta tanah,” tegas R Siahaan. (TIM)

 

kantor desa panombean
i

 

Keterangan Foto :

Kantor Kepala Desa Panombean Kab.Sergai (Dok)

surat akta

 

 

 

 

Keterangan Fhoto :

Surat Tanah Akta camat yang diduga bermasalah (Dok)