SOP Penanganan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Terbentuk di Medan

  • Whatsapp

Kota Medan Bentuk SOP Penanganan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum

 

www.buananusantaraonline.com, Medan –¬†Standard Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, sejak ditanda tangani surat kesepakatan bersama forum diversi Kota Medan dirasakan perlu adanya SOP yang menjadi panduan bagi setiap orang yang tergabung dalam forum diversi guna mewujudkan kepentingan terbaik anak seperti yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 11/2012 tentang sistem peradilan anak.

Demikian hal ini disampaikan Pj Walkota Medan diwakili Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana H. Muslim Harahap M.SP saat membuka acara roundtable discussion SOP Diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, Jumat (15/1) dibalai Kota Medan, dengan peserta Pengadilan Negeri Medan, Polresta Medan, Lapas Anak, unsure Perguruan Tinggi, LPKA Medan, PKPA Medan serta unsur terkait lainnya.

Muslim berharap agar diskusi hari ini dapat disepakati, dengan disepakati SOP pengananan anak yang bermasalah dengan hkum nantinya segera di sosialisasikan dimasyarakat dan sekolah-sekolah agar semua pihak nantinya dapat mendukungnya, dengan SOP yang sudah disepakti ini tentunya dapat membantu pihak Pemko Medan dan pihak Kepolsian dalam penanganannya.

“Saya berharap kepada peserta dalam diskusi ini dapat memberikan masukan, sehingga draf SOP yang disusun nantinya menjadi sebuah produk yang menjadi panduan kepada kita semua dan menjadi contoh kepada daerah lainnya, ” ujar Muslim.

Ketua PKPA Kota Medan Misran Lubis meminta kepada semua pihak agar serius didalam melaksanakan penanganan terhadap anak-anak yang bermasalah, diharapkan dengan adanya SOP ini nantinya dapat disiapkan sebuah mekanisme yang memiliki perspektif HAM, sehingga nantinya anak dapat memenuhi haknya. “Pertemuan ini merupakan yang terakhir semoga SOP ini dapat dilaksanakan dan menjadi sebuah standard serta dimulai dari Kota Medan, ” ujar Misran. (Inun Lubis)