Saat LKPD, Fahri Cecar Kadinsos Soal Pemutusan Bansos Hak Orang Miskin

  • Whatsapp

Batubara, buanapos.com— Ketua tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Batubara Fahri Iswahyudi mempertanyakan kepada kepala Dinas Sosial Batubara Ishak Liza terkait sejumlah hal penting dalam penyaluran bantuan sosial kepada warga miskin di Batubara.

Salah poin yang disampaikan Politisi Golkar itu adalah adanya pemutusan bantuan sosial kepada warga miskin padahal meraka masih berstatus miskin dan punya hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Bacaan Lainnya

“Pak Kadis, banyak sekali laporan dari warga miskin di Batubara yang mengeluh karena bantuan sosial mereka diputus dan tidak lagi mendapatkan hak orang miskin,” Tanya Fahri kepada Kadis Sosial Batubara Ishak Liza pada acara penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2019 diruang paripurna, selasa (23/6/2020).

Lebih lanjut Fahri menjelaskan, penomena soal pemutusan hak orang miskin sebagai penerima manfaat perlu disikapi, apalagi, menurut dia, hal tersebut menjadi salah satu pemicu kesenjangan sosial yang terjadi di tengah- tengah masyarakat miskin.

“Berdasarkan laporan yang kami Terima, kebanyakan pemutusan bansos untuk hak orang miskin itu terjadi kepada mereka yang betul-betul miskin, nah justru yang masih bertahan mereka yang ekonominya lebih baik dari pada si miskin,” Ujar Fahri menceritakan fenomena bansos yang terjadi didaerah.

Ketua Pansus LKPD DPRD Batubara Fahri Iswahyudi dkk saat mengecam sejumlah pertanyaan ke Kadinsos Batubara, diruang paripurna DPRD, selasa (23/6/2020)
Saat LKPD, Fahri Cecar Kadinsos Soal Pemutusan Bansos Hak Orang Miskin.

Ketua tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Batubara Fahri Iswahyudi mempertanyakan kepada kepala Dinas Sosial Batubara Ishak Liza terkait sejumlah hal penting dalam penyaluran bantuan sosial kepada warga miskin di Batubara.

Salah poin yang disampaikan Politisi Golkar itu adalah adanya pemutusan bantuan sosial kepada warga miskin padahal meraka masih berstatus miskin dan punya hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Pak Kadis, banyak sekali laporan dari warga miskin di Batubara yang mengeluh karena bantuan sosial mereka diputus dan tidak lagi mendapatkan hak orang miskin,” Tanya Fahri kepada Kadis Sosial Batubara Ishak Liza pada acara penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2019 diruang paripurna, selasa (23/6/2020).

Pada kondisi ini, lanjut Fahri, apakah pemerintah dapat memasukkan data di tengah jalan agar mereka juga mendapat haknya sebagai orang miskin? Cecar Fahri ke Kadinsos.

Yang kedua, Fahri juga mempertanyakan prihal bantuan sosial yang tidak didapat oleh sejumlah Kepala Dusun (Kadus), perangkat desa yang kondisi mereka juga tergolong miskin.

“Mereka sebagai perangkat desa belum tentu mereka kaya, selain gaji yang satu jutaan sebagai perangkat desa, mereka juga kerja mocok- mocok, kalau mengharap gaji dari pemerintah desa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka,” Tanya Fahri kembali?

Terkait hal itu, Fahri menegaskan kepada pihak dinsos Batubara untuk melakukan validasi data orang miskin kembali dengan melibatkan tim desa, dan para petugas pendamping yang membidangi program bansos didaerah. (khairil)

Pos terkait