DPD ANKM Sesali Dinas Perikanan Batubara Tidak Miliki Data Nelayan

  • Whatsapp

Batubara, buanapos.com

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Nelayan Kecil Modern Kabupaten Batubara (DPD ANKM ) melalui Sekretarisnya Adam Malik menyoroti parnyataan Mauren selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PMP) yang dinilai tidak dimiliki data konkrit nelayan Senin (27/7-2020).

Bacaan Lainnya

DPD ANKM pada 21 Jili 2020 melakukan audensi ke Dinas Perikanan Batubara mempertanyakan soal surat Dinas Perikanan tentang permintaan data nelayan pesisir dan pembudi daya ikan serta wanita nelayan 2020 yang di tujukan ke setiap kepala desa untuk mendata sebagai domainnya Perikanan seperti Kartu Kusuka dan Kartu Asuransi Nelayan.

Jelas kita menduga dan menuding kekosongan data dari jawaban Kabid PMP Adam Malik mengatakan perlunya diperjelas bahwa Kartu Kusuka program KKP pusat adalah bagian dari kartu nelayan yang sebelumnya, artinya bahwa Kartu Kusuka adalah pengganti dari kartu nelayan yang sudah pernah di terbitkan sebelumnya, sehingga ini adalah bentuk baru untuk pendataan para nelayan dan pembudidaya ikan di pesisir Batubara.

Terkait hal itu Sekretaris Dinas Perikanan Batubara Antoni enggan memberikan data konkret atau print out dan lain-lain.

Malah Sekretaris Perikanan yang disampaikan Kabid PMP memerintahkan DPD ANKM Batubara untuk mencari data tersebut ke Badan Pusat Statistik (BPS) karena sudah tertuang di Batubara atau dinas perikanan dalam angka 2019 kata Adam Malik menirukan kata Anthoni.

Sekretaris DPD ANKM menilai Kadis Perikanan Batubara tidak memiliki  tingkat kredibilitas soal apa yang mereka kerjakan dari tahun-tahun.

Dikhuatirkan jika Dinas Perikanan Batubara tidak terbuka dalam memberikan informasi dan data, maka bagaimana mungkin kita percaya dengan mereka, dan anggaran dinas perikanan itu besar.

Mereka mengungkapkan bahwa data falid adalah saat data kartu kusuka dari kepala desa di bawa ke kantor dinas perikanan.

Kata Adam Malik Dinas Perikanan Batubara sering  mengeluarkan program perikanan apakah itu alat penangkapan ikan, kartu Ansuransi nelayan. Ini adalah hal yang konyol dalam tatanan pemerintahan”. tegas Adam Malik.

(khairil)

Pos terkait