Pemdes Pulau Gambar, Sambut Baik Pihak Perkebunan Adolina Dalam Mensosialisasikan UU Perkebunan No : 39 Tahun 2014

  • Whatsapp


Serdang Bedagai. Buanapos. Net
– Pemerintahan Desa Pulau Gambar beserta perangkatnya, sambut baik pihak managemen perkebunan PTPN IV Kebun Adolina dan Koordinator Keamana ( Korkam) dari TNI – Polri, di warung kopi, Legino Dusun X Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kamis(03/09/2020).

Kunjungan silaturahmi pihak perkebunan PTPN IV Adolina dalam rangka mensosialisasikan, UU Perkebunan No: 39 tahun 2014, yang bunyinya tentang peringatan, barang siapa yang melakukan tindak pidana pencurian/pemanenan tidak sah/menampung TBS ilegal, akan diancam hukuman sesuai dengan UU Perkebunan, nomor 39 tahun 2014.

Bacaan Lainnya

Bagi pelaku pencurian dikenakan pasal 55 dan 107, dengan ancaman pidana penjara 4(empat) tahun atau denda paling banyak  Rp, 4.000.000.000(empat miliar rupiah).
Bagi penadah barang curian, pasal 78 dan 111, yang bunyinya, setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan, yang diperoleh dari hasil penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 78 dipidana, dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp, 7.000.000.000(tujuh miliar rupiah.

Koordinator Keamanan ( Korkam) PTPN IV Kebun Adolina Peltu Sofyan dari TNI Marinir, menjelaskan bahwa, hukuman pidana dari pelanggaran UU Perkebunan no. 39 tahun 2014, sangat berat, baik tentang kurungannya maupun denda. 
Karena disini tidak berlaku lagi Tipiring (tidak pidana ringan),”  jadi asal sudah ada bukti dan saksi, walaupun hanya satu tandan TBS sudah dikenakan sesuai UU perkebunan yang berlaku,” jelas Peltu Sofyan. 

Ngatno asisten afdeling 4 Adolina yang merupakan perwakilan dari pihak manegemen PTPN IV kebun Adolina dalam silaturahmi ini mengucapkan, ” terimakasih kepada pemerintahan desa Pulau Gambar, yakni bapak Mimbar yang telah menerima kami dengan baik dan  penuh rasa kekeluargaan dan atas kerjasamanya kami harapkan sekali agar, tentang sosialisasi UU perkebunan ini dapat berjalan dengan baik, minimal dapat mengurangi pencurian TBS dan kalau bisa, aman tidak ada lagi pencurian, ” ucapnya.

Saat ditanyakan pihak media tentang  bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) , apakah sudah pernah ada atau belum ke Masyarakat Desa Pulau Gambar ?. Dalam hal ini pihak manegemen, Ngatno mengatakan, dia nya kurang tahu, karena dia baru saja tugas sebagai asisten di Afd. IV  Adolina.
Namun masukan tentang permasalahan CSR yang ada dari masyarakat nanti kita koordinasi dengan pihak pimpinan

” Mengenai CSR, coba masukkan saja proposal ke kebun,apalagi kedepan ini kita mengharapkan kerja sama dalam mensosialisasikan UU Perkebunan ini. Kalau kebun sudah kondusif, artiya untuk  memberi dan menerima diantara kita dapat berjalan baik,” papar ngatno.

Hal ini langsung ditanggapi kepala desa Pulau Gambar, Mimbar ,” bahwa sosialisasi UU perkebunan ini  akan kami sampaikan langsung kepada masyarakat melalui kepala – Kepala dusun melalui surat himbauan.
” Dengan adanya UU perkebunan ini saya mengharapkan kepada warga saya, agar dapat mematuhinya, semua ini agar dapat terjalin hubungan baik antara desa Pulau Gambar dengan pihak perkebunan PTPN IV Adolina,” harap kades, Mimbar.

Lanjudnya lagi, menanggapi soal CSR dari pihak perkebunan,” saya tidak dapat bela sana  bela sini, karena bagaimana kebun dapat memberikan CSR khususnya ke Masyarakat Desa Pulau Gambar kalau situasi keamanan kebunnya tidak kondusif, kedepan saya harapkan kepada masyarakat Desa Pulau Gambar, mari kita bekerja sama dalam menciptakan khamtibmas dengan pihak kebun, dan bukan itu saja namun juga keamanan ketertiban di dalam desa kita sendiri, ” harapnya.

Dijelaskan Mimbar, dengan hubungan kerja sama kedepan ini,” saya atas nama pemerintahan Desa Pulau Gambar mengharapkan dapat terjalin hubunhan baik dan kepada pihak kebun juga agar tolonglah program CSR nya dapat disalurkan ke desa kami ini,” pungkas Mimbar. (Baroes). 

Pos terkait