DPRD Setujui Dua Ranperda Batubara

  • Whatsapp

LIMAPULUH, buanapos.com: Pemkab dan DPRD Kab Batubara tandatangani bersama  persetujuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2020.

Penandatanganan Ranperda tersebut setelah masing-masing fraksi dan anggota DPRD Kab Batubara menerima menyetujui menjadi Perda dalam rapat paripurna, Selasa (22/9).

Bacaan Lainnya

Pemkab dan DPRD Kab Batubara tandatangani bersama  persetujuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2020.

Penandatanganan Ranperda tersebut setelah masing-masing fraksi dan anggota DPRD Kab Batubara menerima menyetujui menjadi Perda dalam rapat paripurna, Selasa (22/9).

Ada pun Ranperda tersebut  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab Batubara 2020-2040 dan Tata Ruang Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung Pada Bagian Wilayah Perencanaan Selatan 2020-2040.

Dalam penandatanganan persetujuan dua Ranperda tersebut Bupati Batubara Ir H Zahir, MAP selaku pihak pertama sekaligus menyampaikan draf berita acara persetujuan ke Gubsu untuk mendapatkan evaluasi.

Sedangkan DPRD Batubara selaku pihak kedua ditandatangani pimpinan dewan terdiri M Syafii, (Ketua) Ismar Khomri dan Syafrizal ( Wakil Ketua)

Bupati Batubara Ir H Zahir, MAP  menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada unsur pimpinan dan anggota dewan yang telah memberikan dukungan kerjasama yang baik dalam proses dua Ranperda  untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kab Batubara.

Dalam perjalanan penetapan Ranperda ini sangat banyak pendapat yang disampaikan. Semua ini menjadi masukan  memacuh semangat kami untuk bekerja menjalankan tugas Pemerintahan,”ujarnya.

Hal itu menunjukan sebuah komitmen kesungguhan bagi Pemkab Batubara bekerja  maksimal.

Sebelumnya Fraksi Partai Golkar DPRD Kab Batubara dalam pendapat akhirnya dibacakan Fahri Iswayudi mengatakan salah satu Ranperda sebagai pedoman untuk acuan kemudahan investasi dan keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kab Batubara baik dilakukan pemerintah, masyarakat maupun swasta. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Terlebih Batubara ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai pembangunan nasional melalui Pelabuhan Hub Kuala Tanjung.

Di samping memaklumi Ranperda Tata Ruang Bagian Utara yang masih tertunda penyelesaiannya karena terhambat surat persetujuan subtansi dari tingkat pusat, sehingga dilakukan penambahan waktu dengan harapan dapat diselesaikan sebagaimana peraturan dan perundangan berlaku.

Hadir Sekdakab Batubara, unsur Forkopimda, OPD dan undangan.
(Khairil)

Pos terkait