Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Bupati Zahir : WTP Kita Pertahankan

  • Whatsapp

 

 

Bacaan Lainnya

Batubara, Buanapos.com-

Bupati Batu Bara Ir. Zahir M.Ap, tandatangani MoU kesepakatan bersama antara Pemerintah Batu Bara Dengan Universitas Negeri Islam Sumatera Utara (UINSU) di Aula Rumah Dinas Bupati Batu Bara Tanjung Gading. Senin, (7/6/2021).

Hadir Rektor UINSU Prof. Sahrin Harahap, MA, Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UINSU DR. Hasan Sazali, MA, Kakan Kemenag H. Ahmad Sofian, S.Ag, MA Kepala Dinas Pendidikan Batu Bara

Penyusunan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan implementasi dalam penerapan format struktur APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian penyampaian pertama Bupati Batu Bara dalam agenda Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, yang disampaikan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara. Senin (07/06/2021).

Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020,  Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/Pmk.07/2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Masih dalam penyampaian Ranperda, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara adalah laporan yang telah di-audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai acuan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban APBD tahun 2021.

Serta dapat saya sampaikan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini tidak terlepas dari jasa dan bantuan semua pihak yang pro-aktif terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan.

Semoga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut dapat kita pertahankan pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga penilaian terhadap Laporan Keuangan dapat lebih baik lagi sesuai peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Tutup Bupati Batu Bara Zahir. (khairil)

Pos terkait