MEDAN, – Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dengan pihak kecamatan, guna meningkatkan efektivitas penanganan banjir di Kota Medan.
Paul juga menyoroti perlunya optimalisasi pemanfaatan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sebagai saluran aspirasi masyarakat. Menurut dia, efisiensi anggaran harus dilakukan tanpa mengganggu kinerja organisasi perangkat daerah terkait. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) evaluasi Triwulan IV Tahun 2026 bersama Komisi IV DPRD Medan dengan plt Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Gibson Panjaitan beserta jajaran Senin, 5 Januari 2026.
Sikapi itu, Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri turut menyampaikan sorotan terkait belum optimalnya fungsi kolam retensi Martubung. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, ia menemukan keberadaan pintu air yang belum didukung sistem drainase yang tertata dengan baik.
“Tanpa normalisasi drainase sejak awal, keberadaan pintu air tidak akan berfungsi maksimal,” kata Politisi PKB tersebut.
Ia juga mengungkapkan masih banyak saluran air yang tidak memadai dan parit tersumbat di Kecamatan Medan Deli. Meski masyarakat telah diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, warga berharap perbaikan infrastruktur dilakukan terlebih dahulu oleh Dinas SDABMBK.
Anggota Komisi IV lainnya, Antonius Devolusi Tumanggor, meminta Dinas SDABMBK menindaklanjuti persoalan banjir secara serius serta memastikan realisasi pokir DPRD sebagai wujud aspirasi masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gibson Panjaitan menyatakan Dinas SDABMBK berkomitmen menangani persoalan banjir, termasuk di kawasan Jalan Letda Sujono. Ia mengatakan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) terus dilakukan secara intensif.
Menurut Gibson, sejumlah program strategis terus berjalan, seperti pembangunan kolam retensi, normalisasi drainase, dan peninggian tanggul di titik-titik rawan genangan. Upaya tersebut dilakukan bersama BWS Sumatera Utara dan pihak ketiga, termasuk mitra luar negeri.
“Normalisasi sungai dan peninggian tanggul saat ini dikerjakan secara masif bersama BWS,” ujarnya.
Selain langkah teknis, Gibson menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai dan saluran drainase.
“Pokir DPRD sebagai aspirasi masyarakat kami pastikan tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran,” kata dia.(rel/ams)
