MAKASAR – Sebuah dokumen mengatasnamakan Kejaksaan Agung RI beredar luas di media sosial dan grup percakapan WhatsApp, Kamis (9/7/2026).
Surat itu juga beredar di Makassar, Sulawesi Selatan.
Dokumen berupa surat undangan Zoom Meeting ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari), hingga para Kepala Seksi Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.
Surat itu menggunakan kop Kejaksaan Republik Indonesia-Kejaksaan Agung dan ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Saptono T. SH MH.
Dalam surat tersebut disebutkan rapat digelar secara daring pada:
Hari/Tanggal: Kamis, 9 Juli 2026
Waktu: Pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Media: Zoom Meeting
Agenda: Mitigasi dan Konsolidasi serta Koordinasi Potensi AGHT
Menariknya, surat tersebut juga mencantumkan secara lengkap ID Zoom Meeting, yakni 950 9391 4195 dengan passcode ‘Intel-9’.
Link Zoom juga dicantumkan dalam dokumen tersebut sehingga dapat diakses langsung oleh peserta rapat.
Belum diketahui apakah rapat tersebut benar-benar telah dilaksanakan dan apa hasil pembahasannya.
Belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kejagung.
Tribun-timur.com masih berusaha konfirmasi pihak Kejaksaan di Makassar.
Dokumen tersebut beredar di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap hubungan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.
Beberapa hari sebelumnya, Kejagungg menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI) sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
LMI merupakan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN).
Tidak lama kemudian, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri geledah rumah di kawasan Bukit Golf Hijau, Sentul City, Kabupaten Bogor.
Diduga berkaitan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagug, Febrie Adriansyah.
Rangkaian peristiwa tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai hubungan kedua institusi penegak hukum tersebut.
Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang mengaitkan dokumen yang beredar tersebut dengan perkara yang sedang ditangani Kejaksaan Agung maupun Polri.
