MEDAN — Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan negara.
Instansi ini berhasil meraih penghargaan terbaik I dalam mengimplementasikan penggunaan anggaran non tunai melalui Cash Management System (CMS) kategori seluruh jenis pagu di lingkungan satuan kerja KPPN Medan I.
Capaian itu sekaligus menempatkan LLDikti Wilayah I sebagai salah satu satker terbaik I dari 136 satuan kerja mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I dalam pengelolaan transaksi keuangan yang berbasis cashless.
Penghargaan dari Kementerian Keuangan melalui KPPN Medan I itu diterima langsung Kepala LLDikti Wilayah I, Prof Drs H Saiful Anwar Matondang, Ph.D di sela kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan I – 2026 di Gedung Mandiri University, Jalan Kutilang Sei Sikambing, Sunggal, Medan, Kamis (21/5/2026).
Penghargaan diserahkan Hamdi Ansari Dalimunthe dan Hamengkudu Tahiti Padada mewakili KPPN Medan I usai menjadi narasumber di kegiatan FGD itu.
Turut tampil sebagai narasumber dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Mazli Wardhani Masnul, dan
Claudya Arlita Sari.
Prof Saiful mengatakan, penghargaan tersebut menjadi pencapaian perdana bagi LLDikti Wilayah I dalam implementasi pengelolaan CMS terbaik.
Ia menyebut, saat ini seluruh transaksi keuangan di lingkungan kerjanya telah dilakukan sepenuhnya secara non tunai.
“Sekarang di LLDikti Wilayah I 100 persen sudah tidak ada uang tunai. Semua proses pembayaran dilakukan melalui transfer, termasuk penggajian sampai pembayaran air minum pun semuanya transfer,” ujarnya.
Menurut Prof Saiful, penerapan sistem cashless mulai didorong sejak dua tahun terakhir sebagai langkah memperkuat transparansi sekaligus mencegah praktik pungutan liar maupun pemotongan honor yang tidak semestinya.
“Saya sudah sampaikan ke teman-teman keuangan, honor itu harus langsung dibayar ke rekening masing-masing pegawai. Tidak boleh lagi melalui ketua tim kerja karena ada kemungkinan potong-memotong,” katanya.
Ia mencontohkan, sistem transfer langsung diterapkan untuk pembayaran honor penilaian dosen agar nominal yang diterima benar-benar utuh tanpa potongan.
“Kita tidak ingin dosennya komplain. Misalnya tertulis di amplop honornya Rp600 ribu tapi diterimanya Rp500 ribu. Dengan transfer langsung ke rekening dosen dan pegawai, semuanya jadi bersih dan diterima 100 persen,” jelasnya.
Saiful menambahkan, penerapan CMS juga menjadi bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan minim kesalahan administrasi di lingkungangan LLDikti Wilayah I maupun di Perguruan Tinggi Swasta
(PTS) Sumut.
Karena itu Prof Saiful mendorong PTS Sumut agar mengimplementasikan transaksi dan anggaran non-tunai (cashless) guna mewujudkan tata kelola keuangan kampus yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.
“Kita harapkan sistem digitalisasi serupa dapat diadaptasi secara menyeluruh oleh PTS di bawah naungan LLDikti Wilayah I,” ungkap Prof Saiful.
Dengan mengoptimalisasi penggunaan CMS ini, katanya diharapkan meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, mulai dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), ketertiban laporan pertanggungjawaban bendahara hingga implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
Upaya itu dinilai penting agar setiap anggaran negara dapat dikelola secara tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal, khususnya dalam mendukung peningkatan layanan pendidikan tinggi di Sumatera Utara.
“Implementasi CMS ini mengarahkan semua transaksi menjadi sepenuhnya non-tunai (cashless) sehingga meminimalisir risiko pengelolaan dan percepat pelaporan. (Swisma)
