MEDAN – Ketepatan penghitungan potensi kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa pandu dan tunda kapal di lingkungan KSOP Belawan kembali menjadi sorotan. Kuasa hukum terdakwa mempertanyakan proses audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka karena dinilai belum mencocokkan seluruh data penyidikan dengan bukti pembayaran milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Persoalan tersebut mengemuka dalam sidang lanjutan di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (9/11/2026). Dalam persidangan itu, jaksa menghadirkan lima saksi, yakni dua auditor KAP Ribka, Mangasa Marbun dan Binsar Sirait, serta Masninda dari Pelindo bersama Siswati dan Ade dari KSOP.
Penasihat hukum terdakwa, Hans Simanjuntak, menilai pemeriksaan auditor perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertemukan data yang diperoleh penyidik dan dokumen transaksi pembayaran dari Pelindo.
Menurut Hans, keterangan dua auditor dalam persidangan menunjukkan bahwa data pemeriksaan bersumber dari penyidik. Namun, ia mempertanyakan apakah seluruh bukti pembayaran yang dimiliki Pelindo telah diperoleh dan diperiksa secara lengkap sebelum auditor menghitung potensi kerugian negara.
“Dalam melakukan audit, seharusnya seluruh data, baik yang diperoleh penyidik maupun bukti pembayaran dari Pelindo, dicocokkan secara lengkap,” ujar Hans di hadapan persidangan.
Hans bahkan menyebut terdapat sekitar 670 kapal yang menurut pencocokan data pihaknya telah melakukan pembayaran. Karena itu, ia meminta agar bukti transaksi tersebut turut diperiksa untuk memastikan apakah kapal-kapal yang masuk dalam perhitungan perkara memang masih memiliki kewajiban pembayaran PNBP.
Ia menegaskan, konfirmasi langsung terhadap catatan pembayaran menjadi bagian penting dalam proses audit. Tanpa pencocokan menyeluruh, menurutnya, terdapat risiko data kapal yang sebenarnya telah membayar justru ikut diperhitungkan sebagai bagian dari potensi kerugian negara.
Pihak penasihat hukum mengaku telah mencocokkan sejumlah data kapal dengan bukti pembayaran yang dimiliki Pelindo. Temuan tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mempertanyakan kecermatan penghitungan auditor KAP Ribka dalam perkara ini.
Meski demikian, klaim mengenai 670 kapal yang telah membayar tersebut merupakan keterangan dari pihak penasihat hukum terdakwa yang masih perlu diuji melalui bukti dan pemeriksaan di persidangan.
Dalam perkara dugaan korupsi jasa pandu dan tunda kapal di KSOP Belawan ini, terdapat empat orang yang berstatus terdakwa. Mereka adalah Wisnu Handoko, yang menjabat Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan pada 2023, serta Sapril Heston Simanjuntak (SHS), yang menjabat pada 2024.
Dua terdakwa lainnya yakni Marganda Lamhot Asi Sihite (MLA) dan Rivolino. Keduanya disebut memiliki keterkaitan dengan jabatan di lingkungan Syahbandar Utama Belawan pada periode 2023–2024.
Persidangan masih berlanjut untuk menguji keterangan para saksi, termasuk metode penghitungan audit dan bukti pembayaran yang dipersoalkan pihak terdakwa. (Red)
