MEDAN – Suara lantang menggema di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan, kemarin. Fraksi Hanura-PKB secara tegas mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar menjadikan kawasan Medan Utara sebagai prioritas utama pembangunan.
Bukan sekadar imbauan, ini adalah alarm bagi pemkot agar pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan seluruh warga dari Medan Labuhan, Belawan, Medan Deli, hingga Marelan.
Juru bicara Fraksi Hanura-PKB, Lailatul Badri, AMD, menyampaikan bahwa kawasan utara selama ini masih tertinggal jauh dari wilayah lainnya.
“Kami mengingatkan kembali agar pembangunan kawasan Medan Utara menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan,” tegasnya di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Sorotan fraksi ini bukan tanpa alasan. Medan Utara masih menghadapi pekerjaan rumah (PR) besar mulai dari infrastruktur jalan rusak, sistem drainase buruk yang memicu banjir, kawasan kumuh, kemiskinan ekstrem, hingga keterbatasan akses air bersih dan layanan kesehatan.
Lailatul Badri yang juga dikenal vokal mengkritisi proyek BRT menegaskan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup pelayanan publik dan penguatan ekonomi rakyat juga harus menjadi perhatian.
Menariknya, tuntutan DPRD ini sejalan dengan komitmen Pemko Medan yang telah mengalokasikan 35 persen anggaran pembangunan tahun 2026 untuk kawasan Medan Utara.
Langkah ini bahkan disebut sebagai upaya menghapus stigma bahwa Medan Utara adalah “anak tiri” pembangunan.
Wali Kota Medan, Rico Waas, sebelumnya telah menegaskan fokus perbaikan jalan dan optimalisasi drainase di kawasan pesisir tersebut.
Namun Fraksi Hanura-PKB mengingatkan, komitmen anggaran saja tidak cukup.
Serapan anggaran yang rendah yang hanya mencapai Rp5,837 triliun atau 82,56 persen dari total APBD—dinilai menghambat realisasi program pembangunan.
“Lemahnya daya serap anggaran menunjukkan masih ada hak masyarakat yang belum terpenuhi,” ujar Lailatul Badri.
Fraksi juga mendorong pembangunan RSUD Bachtiar Djafar di Medan Utara, pengadaan ambulans gratis di puskesmas, pemenuhan tenaga medis, serta pembangunan SMA dan SMP negeri di Belawan.
Penanganan banjir rob yang kerap merendam kawasan pesisir juga menjadi perhatian serius.
Lailatul Badri berharap seluruh masukan DPRD dijadikan bahan evaluasi nyata dalam menyusun program pembangunan ke depan. Pemerataan pembangunan bukan sekadar janji—ini adalah hak seluruh masyarakat Medan. (FD)
