MEDAN — Baru sehari menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Medan definitif, Erisda Hutasoit SE langsung menggelar rapat koordinasi bersama seluruh ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Medan, Senin (2/11/2026).
Langkah ini menandai babak baru reformasi tata kelola birokrasi parlemen, bukan sekadar seremonial.
Melalui arahan bertajuk “Sinergi, Akselerasi, dan Integritas 2026”, Erisda menegaskan bahwa marwah DPRD tidak lahir dari ruang sidang semata, tetapi dari kekuatan mesin birokrasi di belakangnya. “Kita adalah satu kesatuan sistem yang bekerja bersama,” ujarnya.
Arah kerja disusun melalui tiga tahap: FONDASI (rekalibrasi mandat) dengan mengingat kembali fungsi inti empat bagian sekretariat; OPTIMALISASI (akselerasi internal) untuk menghapus hambatan, mempercepat pelayanan, dan memperkuat kendali sistem; serta PEMATANGAN (panggung strategis) guna menyongsong agenda eksternal nasional dengan standar integritas dan inovasi tertinggi.
Penguatan bertumpu pada empat pilar. Pertama, Bagian Umum sebagai nadi operasional dan SDM, didukung presensi elektronik, e-kinerja, MyASN, Simpeg, PPID, dan whistle-blowing system.
Kedua, Program dan Keuangan sebagai jantung akuntabilitas, terintegrasi dalam SIPD, AKIP, SAKIP, dan reviu manajemen risiko. Ketiga, Persidangan dan Perundang-undangan sebagai wajah parlemen yang melahirkan produk berkualitas, didukung JDIHN dan SMARTWAN.
Keempat, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagai katalisator fungsi DPRD, mulai KUA-PPAS, APBD/APBDP, raperda pertanggungjawaban, reses, hearing publik, Pokir, hingga persetujuan kerja sama daerah.
Tidak berhenti di fondasi, Erisda menetapkan empat akselerator kinerja: optimalisasi surat-menyurat, pemutakhiran SOP, penguatan SPIP, dan akselerasi reformasi birokrasi.
Dengan blueprint ini, Sekretariat DPRD Medan ingin tampil sebagai mesin profesional—bukan pelengkap administratif—yang memastikan 50 anggota dewan bekerja dengan marwah, integritas, dan pelayanan berkelas. (FD)
