MEDAN – Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jaringan VPN IP di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara mencuat ke publik. Proyek senilai Rp13,7 miliar yang dikerjakan oleh PT TIS ini diduga sarat akan indikasi persekongkolan dan ketidaksesuaian prosedur. Jika terbukti, kasus ini berpotensi menambah panjang daftar persoalan hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
PT TIS Diduga Tak Memenuhi Syarat Teknis
Pegiat anti korupsi, Andi Nasution, mengungkapkan bahwa proyek yang dimenangkan PT TIS terdiri dari dua paket pekerjaan. Pertama, sewa jaringan VPN IP untuk 82 titik jaringan Samsat senilai Rp7,9 miliar menggunakan media Fiber Optic. Kedua, sewa jaringan VPN IP untuk 37 unit kendaraan bergerak senilai Rp5,7 miliar dengan teknologi MVSAT.
“PT TIS dinilai tidak qualified dalam melaksanakan pekerjaan ini. Namun Bapenda Sumut justru terkesan memaksakan belanja kepada perusahaan tersebut,” ujar Andi Nasution, Senin (10/2).
Menurutnya, keanehan ini menimbulkan indikasi kuat adanya praktik suap dalam proses pengadaan.
Kejanggalan Kualifikasi Perusahaan dan Izin Usaha
Fakta mengejutkan lainnya terungkap dari laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP. Proyek ini sejatinya diperuntukkan bagi perusahaan non-UMKK. Namun, dalam laman e-katalog LKPP, PT TIS justru tercatat sebagai perusahaan kategori UMKK.
“Ini bukan soal memberi peluang kepada UMKK, tapi pekerjaan ini butuh keahlian dan perangkat khusus yang tersebar di seluruh kabupaten/kota Sumut,” tegas Andi.
Kejanggalan tak berhenti di situ. PT TIS disebut tidak memiliki KBLI 61300, yang merupakan klasifikasi resmi untuk penyedia jasa telekomunikasi dengan satelit. Padahal, proyek kendaraan bergerak tersebut menggunakan teknologi Mobile VSAT yang semestinya mensyaratkan KBLI tersebut.
Keterkaitan dengan Fiber Star dan Lintas Arta
Andi Nasution juga menyoroti dugaan keterkaitan PT TIS dengan dua perusahaan lain, yakni Fiber Star dan Lintas Arta. Keduanya diketahui menggunakan layanan satelit dari Starlink. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa PT TIS bukanlah penyedia yang mandiri dan kompeten secara teknis.
“Kontrak PT TIS dengan Bapenda Sumut sangat meragukan. Ada potensi markup harga dan pengaturan pemenang lelang,” tambahnya.
Desakan Evaluasi Kepala Bapenda dan Laporan ke APH
Menanggapi temuan ini, Andi Nasution mendesak Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk segera mengevaluasi posisi Adnan Noor selaku Kepala Bapenda Sumut. Ia juga meminta agar kontrak pengadaan Mobile VSAT segera dibatalkan.
Lebih lanjut, Andi menyatakan bahwa pihaknya bersama LSM Mimbar Suara Rakyat Indonesia (MSRI) akan membawa kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti secara pidana. (Red)
