Rico Waas Tak Hadiri Peresmian Koperasi Merah Putih, Diduga Keluar Negeri Tanpa Izin, Prabowo Berang

Medan9 Dilihat

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menjadi sorotan setelah tidak menghadiri peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kelurahan Tanjung Selamat, Jalan Lizardi Putra, Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu (16/5/2026).

Ketidakhadiran orang nomor satu di Pemko Medan itu memunculkan tanda tanya, terlebih kegiatan tersebut merupakan agenda nasional yang diresmikan langsung Presiden RI Prabowo Subianto secara daring serentak di 1.061 titik di Indonesia.

BACA  Aksi Damai Umat Hindu di Medan : Tunda Pemilihan 10 Maret, Segera Ganti Kepengurusan Shri Mariam Kuil

Informasi yang dihimpun menyebutkan Rico Waas sedang berada di luar kota. Namun setelah dilakukan penelusuran, Rico diduga berada di luar negeri.

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengaku belum menerima laporan maupun izin terkait perjalanan luar negeri tersebut.

“Tadi Pak Presiden juga menyampaikan, setiap kepala daerah harus memiliki izin apabila bepergian ke luar negeri maupun keluar kota, meskipun di hari libur,” ujar Bobby Nasution kepada wartawan usai peluncuran Koperasi Merah Putih.

BACA  Ribuan Massa Kepung Kantor Wali Kota Medan, Tolak Surat Edaran Dinilai Diskriminatif terhadap Pedagang Daging Babi

Saat ditanya mengenai kemungkinan sanksi terhadap Rico Waas, Bobby menyebut pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Nanti akan kita koordinasikan dulu dengan Kemendagri terkait sanksinya seperti apa,” katanya.

Peluncuran Koperasi Merah Putih sendiri menjadi program strategis pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia dan diikuti secara virtual oleh kepala daerah.

BACA  21 Kg Sabu Asal Aceh Gagal Edar di Jakarta

Namun di Kota Medan, absennya wali kota justru menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah agenda nasional yang melibatkan langsung Presiden RI (red)