MEDAN — Di balik persetujuan bulat terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan melontarkan sejumlah catatan kritis yang menyentuh akar masalah tata kelola keuangan dan pembangunan di ibu kota Sumatera Utara.
Dalam rapat paripurna yang digelar baru ini dan dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, hadir Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, serta jajaran Forkopimda.Juru bicara fraksi, Lailatul Badri, menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD bukanlah sekadar dokumen administrasi keuangan.
Pertama, realisasi pendapatan. Capaian Rp6,324 triliun atau 90,80 persen dari target dinilai masih bisa ditingkatkan.Fraksi mendorong Bapenda memperkuat reformasi birokrasi, memperluas digitalisasi pelayanan, dan meningkatkan edukasi masyarakat agar kepatuhan pajak meningkat tanpa membebani pelaku usaha kecil.
Kedua, serapan belanja yang mengkhawatirkan. Realisasi belanja daerah hanya Rp5,837 triliun atau 82,56 persen dari pagu Rp7,070 triliun.
“Lemahnya daya serap anggaran bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menunjukkan masih ada hak masyarakat yang belum terpenuhi,” tegas Lailatul.
Ketiga, SILPA fantastis Rp592,2 miliar.Angka ini meningkat drastis dibanding SILPA 2024 yang hanya Rp105 miliar.Fraksi menilai ini sinyal perlunya perbaikan perencanaan anggaran dan percepatan pelaksanaan program di seluruh perangkat daerah.
Keempat, banjir dan infrastruktur. Fraksi mendesak Pemko Medan mempercepat penanganan banjir dan mengevaluasi proyek drainase yang masih memicu kemacetan.
Sebelumnya, Hanura-PKB bahkan menolak proyek BRT Rp1,9 triliun yang dinilai akan membebani APBD dan memicu kemacetan baru, seraya menegaskan: “Jangan mengutamakan teknologi jika Kota Medan masih tenggelam karena banjir.”
Fraksi juga meminta pemerintah konsisten mengalokasikan minimal 35 persen APBD untuk pembangunan kawasan Medan Utara sesuai RPJMD, mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Di sisi lain, digitalisasi pelayanan publik diapresiasi, namun pelaksanaannya dinilai belum merata—masih menyulitkan lansia dan warga dengan akses internet terbatas.
Menutup pandangannya, Hanura-PKB berharap Pemko Medan dan seluruh OPD meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan program, mengoptimalkan anggaran, serta memastikan APBD benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan Rp592 miliar SILPA yang mengendap di kas daerah, publik bertanya: mengapa uang rakyat tidak segera disalurkan untuk mengatasi banjir dan infrastruktur yang telah lama dikeluhkan warga Medan? (FD)
