MEDAN – Peringatan darurat kemiskinan menggema di gedung DPRD Kota Medan. Berdasarkan data rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara per September 2025
Meskipun angka kemiskinan Sumut tercatat 7,24 persen, Medan justru menyandang status paling memprihatinkan sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di provinsi ini.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari pimpinan dewan, H. Zulkarnaen S.K.M, yang langsung bersuara lantang meminta intervensi pemerintah pusat dan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra ini mendesak Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kuota bantuan sosial (bansos).
Menurutnya, angka statistik tersebut adalah bukti otentik bahwa daya tampung bansos saat ini sudah tidak mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Kuota penerima bansos untuk Kota Medan harus ditambah. Data BPS sudah bicara, ini bukan isapan jempol. Saya dan anggota dewan lainnya setiap hari menerima aspirasi warga yang mengeluh tidak kebagian bansos, sementara Dinas Sosial selalu berdalih kuota terbatas,” tegas Zulkarnaen kemarin.
Politisi yang akrab disapa Zul itu menegaskan, logika sederhananya adalah jika kuota terbatas sementara jumlah warga miskin justru bertambah, maka solusinya bukan membiarkan warga terlantar, melainkan menambah kuota.
Baca Juga : Kemiskinan Sumut Terendah ke-17 se-Indonesia, Lebih Baik dari Rata-Rata Nasional!
Ia menyoroti ironi di mana bantuan justru seringkali tidak tepat sasaran.
“Ke depan, kita tidak ingin lagi ada cerita tetangga yang punya mobil mewah dapat beras miskin, sementara kuli panggul di pasar tidak tersentuh bansos sama sekali. Pendistribusian bansos harus tepat sasaran, presisi, dan berkeadilan. Ini harga mati!” ujarnya dengan nada tinggi.
Bukan Sekadar Bansos, Lapangan Kerja Juga Kunci
Namun, Zulkarnaen tidak hanya berhenti pada persoalan bansos yang bersifat temporer. Ia menekankan bahwa perang melawan kemiskinan harus dilakukan secara struktural dengan membuka keran ekonomi seluas-luasnya.
“Masih banyak warga Medan yang menganggur. Ini bom waktu. Pemerintah kota harus hadir menyediakan lapangan kerja yang layak. Masyarakat harus dipermudah aksesnya untuk mendapatkan penghasilan tetap, bukan hanya diberi ikan, tapi juga kailnya,” imbuhnya.
Sorotan tajam Zulkarnaen juga tertuju pada denyut nadi ekonomi warga, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ia menilai UMKM adalah tameng paling ampuh dalam menahan laju kemiskinan. Jika UMKM tumbuh, maka daya beli masyarakat ikut menguat, dan roda perekonomian berputar lebih kencang.
“Kondisi UMKM di Kota Medan harus menjadi prioritas. Beri mereka akses permodalan, pelatihan, dan pasar. Sebab, UMKM yang kuat adalah jalan keluar jangka panjang dari jerat kemiskinan. Jangan sampai UMKM mati di tengah jalan karena diabaikan,” tutupnya.
Desakan Zulkarnaen ini menjadi momentum krusial bagi Pemerintah Pusat dan Pemko Medan untuk bergerak cepat.
Jika tidak, predikat “Kota dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak” bukan hanya akan menjadi catatan statistik, tapi menjadi luka sosial yang terus menganga.
Apakah pemerintah akan menambah kuota bansos dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya? Publik Medan menanti aksi nyata, bukan sekadar janji. (FD)
