MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tak main-main dalam merespons suara rakyat. Wakil Gubernur Surya menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh hasil Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar DPRD Sumut di 33 kabupaten/kota.
Bukan sekadar seremonial, usulan masyarakat akan diurutkan berdasarkan urgensi dan manfaat – memastikan setiap rupiah anggaran tepat sasaran.
Kabar menggembirakan ini disampaikan langsung Wagub Surya dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (2/6/2026), di Ruang Paripurna Jalan Imam Bonjol Medan. Hadir pula Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda, dan seluruh jajaran OPD.
“Hasil reses adalah kebutuhan masyarakat yang penting dan strategis,” ujar Surya. Aspirasi yang dihimpun anggota DPRD dari dapil 1 hingga 12, selama periode 17–26 Mei 2026, menjadi bahan masukan sangat berharga bagi pemerintah daerah.
Namun, Wagub juga jujur soal tantangan keterbatasan pendanaan. Karena itu, skala prioritas menjadi panglima.
“Usulan akan diurutkan, lalu diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya. Artinya, proyek yang paling mendesak dan berdampak luas akan didahulukan.
Tak lupa, Surya mengajak eksekutif dan legislatif memperkuat kolaborasi. Sinergi ini penting agar program berjalan efektif, tepat sasaran, dan merata.
“Terima kasih kepada anggota DPRD. Reses ini kami harapkan jadi jembatan komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat – menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus memastikan seluruh hasil reses telah dirangkum dalam pokok-pokok pikiran DPRD.
Dokumen ini segera diserahkan ke Gubernur Sumut sebagai bahan perencanaan dan penyusunan program pembangunan daerah.
Mengapa ini penting untuk Anda warga Sumut?
Karena suara Anda dari reses mulai dari perbaikan jalan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur pedesaan kini memiliki kepastian tindak lanjut. Bukan sekadar catatan di atas kertas, melainkan prioritas berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Dengan adanya mekanisme prioritas ini, Pemprov Sumut dan DPRD berkomitmen menghadirkan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berdampak langsung.
Ikuti terus perkembangan realisasi aspirasi Anda melalui kanal resmi Pemprov Sumut dan DPRD Sumut. (Rel)
