MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, bukan sekadar mendengar. Di hadapan rapat paripurna DPRD Medan, Senin (24/8/2026), ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi dewan dengan langkah nyata dan terukur.
Di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Wong Chun Sen dan wakilnya, Zulkarnaen serta Rajudin Sagala, Rico menyatakan bahwa rekomendasi ini adalah momentum penting untuk membenahi fundamental fiskal kota.
Targetnya jelas: memperkuat kemandirian keuangan daerah melalui pengelolaan aset dan pajak yang lebih tertib serta transparan.
DPRD melalui Pansus menemukan lima masalah utama PAD: regulasi belum optimal, kebocoran di sektor-sektor, tata kelola buruk, target tidak tercapai, dan penerimaan tak sesuai potensi.
Karena itu, DPRD meminta audit investigatif terhadap OPD dan pelaku usaha yang diduga melakukan kecurangan, serta melibatkan aparat penegak hukum.
Zulkarnaen menegaskan, potensi ekonomi Medan besar, tapi masih bocor karena ketidakpatuhan wajib pajak, sistem digital yang belum optimal, hingga pengelolaan parkir dan retribusi persampahan yang carut-marut.
Rico memaparkan realisasi pajak daerah hingga saat ini. PBJT jasa perhotelan tercatat 49,65%, makanan/minuman 63,82%, jasa kesenian dan hiburan 45,17%, listrik 58,15%, parkir 46,48%, reklame 45,10%, air tanah 57,44%, PBB 47,09%, BPHTB 57,07%, opsen PKB 57,76%, dan opsen BBNKB 37,37%.
Total penerimaan pajak daerah mencapai 52,78%. Rico menilai capaian ini harus jadi perhatian bersama agar target maksimal tercapai.
Rico menginstruksikan Sekda dan seluruh OPD, terutama BKAD dan Bapenda, untuk serius menindaklanjuti rekomendasi ini. Ia meminta pengelolaan aset tak lagi sekadar administrasi, tetapi menjadi strategi fiscal.
“Kita tidak ingin ada aset yang tidak memberikan manfaat optimal,” tegasnya. Setiap aset harus punya status jelas, dokumen lengkap, dan dimanfaatkan produktif.
Sinergi antara OPD, integrasi data, dan koordinasi dengan DPRD menjadi kunci. Semangat “Medan untuk Semua” harus tercermin dalam setiap rupiah PAD yang dikelola.
Rico menekankan, optimalisasi penerimaan harus transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Rekomendasi ini bukan sekadar administrasi, tetapi langkah nyata membangun sistem pengelolaan aset yang modern dan tertib.
Dengan langkah ini, Medan siap menuju kemandirian fiskal dan kesejahteraan yang lebih merata. (Rel)
