JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto terus membuka ruang dialog dengan berbagai kalangan. Kemarin, giliran ketemu dengan pimpinan ormas Islam. Dalam pertemuan itu, Prabowo jelaskan keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Palestina atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Ada 40 pimpinan ormas Islam yang diundang ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Hadir antara lain Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Ketua Umum Hidayatullah Nasaruddin Arsyad, hingga tokoh Muslim Tionghoa Yusuf Hamka alias Babah Alun, Ketua Wahdah Islamiyah Muhammad Zaitun Rasmin, Presiden Syarikat Islan Hamdan Zoelva, dan Sekjen MUI Pusat Amirsyah Tambunan.
Mereka yang hadir terdiri dari ketua umum, wakil ketua, dan sekretaris dari ormas Islam yang dipimpinnya. Mereka hadir bergantian sesuai organisasinya masing-masing dengan busana beragam, mulai dari batik hingga pakaian muslim.
Selain pimpinan ormas Islam, hadir juga sejumlah menteri. Tampak Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadir, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sebelum pertemuan, Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis mengonfirmasi agenda utama diskusi. Menurutnya, Presiden akan menjelaskan langsung alasan Indonesia memilih bergabung dalam BoP.
“Nanti kita tunggu penjelasan dari Pak Presiden mengapa Indonesia bergabung,” ujar Cholil sebelum masuk ke dalam Istana Kepresidenan, Jakarta.
Cholil menegaskan, MUI memiliki sikap tegas terkait isu Palestina. Ia menekankan bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan dan tetap konsisten membela kemerdekaan Palestina.
“Sebagaimana di dalam Al-Qur’an, kita tidak boleh memperbudak manusia. Kita menolak segala bentuk penjajahan. Ini sejalan dengan strategi membela kemerdekaan Palestina,” tegasnya.
Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul menilai pertemuan tersebut penting untuk memberikan pencerahan kepada publik. Ia berharap penjelasan Presiden bisa membuat masyarakat memahami konteks kebijakan tersebut secara utuh.
“Ini baik agar rakyat mendapatkan penjelasan langsung. Pandangannya seperti apa nanti kita tunggu setelah pertemuan,” singkat Gus Ipul.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, Presiden Prabowo akan mengurai pertimbangan strategis Indonesia bergabung dengan BoP.
“Penjelasan akan dilakukan seputar isu Board of Peace dan posisi Indonesia di dalamnya,” kata Menlu.
Selepas pertemua, Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam dan tokoh Muslim Indonesia menyebut mereka telah memahami alasan Presiden memasukkan Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace (BoP).
Beberapa tokoh, yang ditemui selepas acara, juga menyebutkan tak ada perdebatan antara ormas-ormas Islam dengan Presiden Prabowo, saat sesi dialog yang khusus membahas BoP itu berlangsung.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, yang juga tokoh senior Muhammadiyah Muhadjir Effendy menilai penjelasan Presiden Prabowo mengenai Dewan Perdamaian/BoP Gaza “sangat jelas”.
“Saya kira 100 persen para pemuka agama sangat memahami yang Beliau (Presiden, red.) lakukan,” kata Muhadjir.
Muhadjir kemudian menjelaskan ada sebanyak empat perwakilan dari kelompok ormas dan tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang kemudian menyampaikan aspirasi, masukan, kritik, dan penilaiannya langsung kepada Presiden Prabowo mengenai keanggotaan Indonesia dalam BoP. Dalam sesi dialog tersebut, Muhadjir menilai tidak ada perdebatan.
“Enggak ada, enggak ada (perdebatan, red.). Memang ada yang mempertanyakan, dan justru dengan pertanyaan itu Beliau bisa menjelaskan semakin clear (jelas, red.) ya,” kata Muhadjir.
Dalam kesempatan yang sama, Muhadjir juga meyakini tokoh-tokoh ormas Islam yang mengikuti pertemuan hari ini sepakat dengan pilihan Presiden Prabowo menjadikan Indonesia anggota BoP.
“Sepanjang yang saya pahami begitu. Bahkan, (mereka, red.) memberikan masukan-masukan termasuk penguatan kepada Pak Presiden bagaimana ke depan Beliau bisa betul-betul membawa aspirasi dari Bangsa Indonesia, terutama tetap berpegang teguh kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan itu hak semua bangsa. Itu yang menjadi concern Beliau (Presiden, red.),” kata Muhadjir.
Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum MUI KH M. Anwar Iskandar memahami komitmen Presiden Prabowo yang ingin memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina melalui BoP.
Oleh karena itu, Anwar menegaskan MUI mendukung pilihan Presiden Prabowo menjadikan Indonesia masuk dalam keanggotaan BoP manakala tujuannya untuk kemaslahatan umat.
“Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja, karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan. Yang kita dengar tadi (dari Presiden Prabowo, red.) adalah komitmen untuk kemaslahatan itu. Nah, sepanjang komitmen untuk kemaslahatan, kenapa tidak? Kan ada janji (dari Presiden, red.) kalau memang tidak bermaslahat akan keluar,” ujar Anwar.
Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar menilai Prabowo sebagai pemimpin yang memiliki orientasi masa depan yang kuat. Menurutnya, keputusan bergabung dalam BoP mencerminkan kemampuan Presiden membaca dinamika global secara cepat dan strategis.
“Ternyata Bapak Presiden future oriented-nya itu dahsyat. Kita bersyukur Bapak Presiden mampu membaca tanda-tanda zaman ke depan begitu cepat,” jelas Prof. Nasar.
Ia bahkan mengaitkan langkah Prabowo dengan Perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW—yang sempat menuai kritik, namun pada akhirnya membawa kebaikan besar. “Banyak yang salah paham di awal, tapi setelah melihat hasilnya, ternyata itu yang terbaik,” katanya.
Dukungan juga datang dari tokoh Muslim Tionghoa Jusuf Hamka. Ia meminta publik tidak berprasangka buruk terhadap langkah Presiden. “Kita harus percaya Presiden Prabowo. Beliau ahli strategi. Jangan suuzan, kita harus husnuzan,” tegas Babah Alun.
Menurutnya, keterlibatan Indonesia di BoP justru membuka ruang lebih besar bagi Indonesia untuk ikut mewarnai arah kebijakan global. “Daripada kita hanya menonton dari luar, lebih baik kita mewarnai dari dalam,” pungkasnya.
Di samping itu, Presiden Prabowo Subianto membuka opsi untuk keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza apabila lembaga yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump Jr, itu tidak dapat mewujudkan cita-cita Palestina merdeka.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat merespons pernyataan yang diberikan beberapa perwakilan ormas Islam dan tokoh muslim Indonesia, salah satunya Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Cholil Nafis.
“Beliau (presiden) memberi respons: Kami masuk di BoP itu bisa tidak ikut (keputusan BoP) ketika itu tidak sesuai dengan pendapat kita. Yang kedua, kalau memang tidak bisa melakukan perubahan, Beliau (Presiden Prabowo) siap keluar dari BoP. Itu yang saya tangkap begitu,” kata Kiai Cholil.
Kiai Cholil, yang ikut dalam pertemuan itu, menyampaikan langsung kepada Prabowo sikap skeptisnya terhadap BoP. Cholil juga menyampaikan harapannya kepada dia jangan sampai pasukan perdamaian Indonesia yang nantinya ditugaskan ke Gaza justru melawan rakyat Palestina yang memperjuangkan kemerdekaannya.
“Kami tidak ingin hanya damai semu, sementara mereka (rakyat Palestina) terjajah. Kami ingin (rakyat Palestina) damai dan merdeka,” kata Cholil Nafis menjelaskan kembali sikap MUI terkait BoP kepada Prabowo.
Prabowo, merespons masukan-masukan dan komentar dari MUI, kemudian menegaskan Indonesia tidak ragu keluar dari BoP.
“Kata Pak Presiden, ketika kebijakan (BoP) itu kemudian ada langkah yang tidak sesuai, kami (Indonesia) akan abstain dan absen. Kemudian, ketika memang itu tidak cocok, dan (Indonesia) tidak bisa melakukan apa-apa, beliau (Presiden Prabowo) siap keluar dari BoP itu,” kata Cholil Nafis menuturkan kembali pernyataan Presiden Prabowo saat menjawab pertanyaan ANTARA.
Menteri Luar Negeri, Sugiono membenarkan sikap Presiden Prabowo yang membuka opsi untuk keluar dari BoP manakala lembaga tersebut tidak sesuai dengan arah yang dikehendaki Indonesia.
“Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan: Pertama, situasi damai di Gaza, sekarang pada khususnya; Kemudian, situasi damai di Palestina, pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Saya kira itu trajectory yang ingin kita capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya ada di situ,”
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa diskusi Prabowo dengan tokoh ormas Islam tidak semata membahas BoP. Menurutnya, Presiden memang rutin berdialog dengan tokoh-tokoh Islam membahas berbagai isu strategis nasional dan global.
“Hari ini beliau kembali berdiskusi untuk meng-update perkembangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” ujar Pras.
Forum tersebut juga dimanfaatkan Presiden untuk menyerap masukan para pimpinan ormas. Bahkan, isu antisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri turut mengemuka.
“Ada kemungkinan dibahas, terutama terkait stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok,” jelas Juru Bicara Presiden itu.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Presiden Prabowo Subianto juga membahas rencana perkampungan haji Indonesia serta pengembangan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), saat bertemu dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan sejumlah kiai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
“Bapak Presiden memberikan penjelasan dan informasi tentang perkampungan haji. Perkampungan haji, perlu saya sampaikan bahwa ini keakraban Presiden kita dengan MBS (Mohammed bin Salman), sehingga kita negara yang pertama diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di Kota Makkah dan Madinah. Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hal seperti ini selain Indonesia,” kata Nasaruddin usai pertemuan.
Menag menuturkan Indonesia telah mendapatkan lahan sekitar 60 hektare untuk membangun Kampung Haji, di kawasan yang berjarak sekitar satu hingga tiga kilometer dari Ka’bah. Rencana pengembangan kawasan tersebut juga meliputi akses penghubung berupa terowongan menuju Masjidil Haram.
“Nanti akan ada terowongan yang menghubungkan Masjidil Haram dengan perkampungan Indonesia itu,” ucap Menag.
Selain perkampungan haji, Nasaruddin menyampaikan Presiden juga membahas pengembangan LPDU sebagai upaya pengelolaan dana umat secara lebih efektif dan efisien.
Pengembangan lembaga tersebut direncanakan melibatkan sentuhan manajemen profesional agar dana umat dapat dihimpun dan dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan umat.
“Sehingga dengan demikian efisiensi efektif akan kita himpun dana-dana umat itu sendiri untuk mereka sendiri ya. Saya kira itu yang paling penting tadi,” kata dia.
Nasaruddin menambahkan pertemuan tersebut merupakan pertemuan ketiga Presiden dengan organisasi-organisasi keagamaan. Menurutnya, Kepala Negara tampak terbuka dan aktif berdiskusi dengan pimpinan ormas keagamaan yang hadir, sejalan dengan rencana untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan tokoh-tokoh agama ke depan. (r/isl)
