Ketua Aliansi Wartawan Sumatera Utara Kecam Pelecehan terhadap Jurnalis oleh Oknum Kabag Ekonomi Pemko Binjai

News, Sumut744 Dilihat

MEDAN — Ketua Aliansi Wartawan Sumatera Utara (AWAS), Muhammad Azhar, mengutuk keras tindakan pelecehan terhadap profesi jurnalistik yang diduga dilakukan oleh Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Binjai terhadap seorang wartawan bernama Dudi Efni.

Peristiwa tersebut terjadi saat Dudi Efni menjalankan tugas jurnalistiknya dengan melakukan konfirmasi terkait dugaan mobil dinas Pemko Binjai yang dijaminkan. Namun, alih-alih memberikan klarifikasi yang profesional dan terbuka, oknum Kabag Ekonomi justru memberikan jawaban yang cenderung melecehkan dan merendahkan kerja pers.

BACA  Bobby Nasution Pastikan Pembangunan Jembatan Sungai Mo'awo Dimulai Tahun Ini, Ajak Warga Kawal Bersama

“Tindakan ini sangat kami kecam. Wartawan bekerja berdasarkan undang-undang dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Pelecehan seperti ini tidak bisa ditoleransi,” tegas Muhammad Azhar, Rabu (4/2/2026)

Ia menegaskan bahwa pers dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan setiap upaya menghalangi, merendahkan, atau melecehkan kerja jurnalistik merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi dan transparansi.

BACA  115 Wartawan Kawal Publikasi PRSU Emas, Pemprov Sumut, PPSU dan FWP Perkuat Kolaborasi Informasi

Atas kejadian tersebut, Aliansi Wartawan Sumatera Utara meminta Inspektorat Kota Binjai untuk segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap oknum Kabag Ekonomi tersebut.

“Kami mendesak Inspektorat agar melihat secara objektif adanya dugaan niat tidak baik serta sikap tidak etis dari pejabat yang seharusnya melayani publik, bukan justru melecehkan pers,” tambahnya.

BACA  Gubernur Bobby Nasution Apresiasi Komisi VII DPR RI Dorong PRSU Jadi Kalender Event Nasional

AWAS juga mengingatkan seluruh pejabat publik agar menghormati kerja jurnalistik dan bersikap terbuka terhadap konfirmasi media, karena pers merupakan mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (cil/isl)