MEDAN — Polda Sumatera Utara membongkar dua sindikat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural ke Malaysia. Empat tersangka ditangkap dan 11 calon PMI diselamatkan.
Fakta yang membedakan pelaku memakai dua modus sekaligus—menyamar sebagai wisatawan dan memberangkatkan pekerja lewat jalur laut tak resmi dengan kapal tongkang. Satu tersangka bahkan berstatus PNS.
Dirres PPA dan PPO Polda Sumut Kombes Pol Kristinatara Wahyuningrum menyebut pengungkapan berawal dari dua laporan polisi tertanggal 3 dan 4 Oktober 2026. Subdit III Ditres PPA dan PPO bergerak cepat.
Pada kasus pertama, S alias R (40) dan ES (41) ditangkap di Deli Tua, Deli Serdang, 2 Oktober 2026. ES diduga merekrut calon PMI dan mengurus paspor; S mengatur transportasi serta tiket via Pelabuhan Tanjung Balai menuju Malaysia.
Dua korban dijanjikan kerja sebagai perawat lansia dan pengasuh bayi dengan upah Rp6,7 juta dan Rp8,6 juta per bulan. Tiga calon PMI lain yang hendak berangkat mandiri juga digagalkan. Total lima orang diselamatkan.
Baca Juga : Pemko Medan Pastikan Sinergi Kelola Imigran, Warga Tetap Dilindungi
Kasus kedua S.B. alias Pak H (57) dan MDT (43), seorang PNS, ditangkap di Air Genting, Asahan, 3 Oktober 2026. S.B. diduga merekrut, menampung, dan mengatur pemberangkatan lewat kapal tongkang. M.D.T. diduga menjemput calon pekerja di loket bus Putra Pelangi, Gerbang Tol Bandar Selamat, dan Bandara Kualanamu. Enam calon PMI asal Aceh, NTB, dan Sumut diselamatkan.
Penyidik menyita Pajero Sport, Ford Everest, sembilan ponsel, dan uang Rp8,6 juta; memeriksa sembilan saksi serta ahli Disnaker dan BP3MI.
Modus “wisata palsu” dan “jalur tikus laut” ini menunjukkan sindikat makin lihai mengelabui imigrasi. Polda Sumut menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi dan perdagangan orang, tetapi tetap menjunjung praduga tak bersalah.
Dua tersangka kasus pertama dijerat Pasal 455 jo Pasal 20 UU 1/2023 atau Pasal 81 subsider 83 UU 18/2017. Dua tersangka kasus kedua dijerat Pasal 81 subsider 83 UU 18/2017. Masyarakat diimbau bekerja ke luar negeri lewat jalur resmi dan memastikan legalitas penempatan. (FD)
