MEDAN — Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara memasuki babak baru. KPK tidak hanya menggeledah rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Mulyono. Dalam maraton dua hari, Senin–Selasa (9-10/11/2026), penyidik menyisir enam lokasi dua kantor dan empat rumah.
Dua kantor itu adalah Satker Wilayah I dan Satker Wilayah II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut. Empat rumah meliputi kediaman Mulyono, rumah mantan kepala satker di lingkungan BBPJN Sumut, serta dua rumah pihak swasta yang berprofesi sebagai kontraktor jalan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penggeledahan. Menurutnya, langkah itu merupakan lanjutan pengembangan penyidikan perkara yang sebelumnya telah menetapkan tersangka.
“Penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi,” kata Budi, Rabu (11/11/2026).
Dari rangkaian penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen yang terkait perkara.
Baca Juga : Gantikan Syah Afandin Terjerat OTT KPK, Tiorita Surbakti Resmi Jadi Plt
KPK belum merinci jenis barang bukti dari masing-masing lokasi, termasuk dari kediaman Mulyono. Seluruh temuan akan ditelaah dan didalami untuk memperkuat pembuktian.
Yang membuat kasus ini layak disorot: KPK telah menetapkan delapan orang tersangka. Tujuh di antaranya sudah ditahan, sementara penyidik masih menelusuri bukti lain. Penggeledahan rumah Mulyono menjadi bagian penelusuran bukti untuk mengembangkan perkara, bukan sekadar formalitas.
Bagi publik, poin pentingnya bukan hanya siapa yang digeledah, tetapi pola yang hendak dibongkar: dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumut yang melibatkan unsur dinas, satuan kerja, dan kontraktor.
Karena itu, sorotan perlu diarahkan pada transparansi proses penyidikan, kejelasan konstruksi perkara, serta akuntabilitas proyek jalan yang menyangkut uang publik.
KPK belum membeberkan detail temuan. Namun, kombinasi penggeledahan di kantor satker, rumah eks pejabat, dan kontraktor menunjukkan penyidik sedang memetakan alur dokumen, komunikasi, dan transaksi. Barang bukti elektronik menjadi kunci untuk merekonstruksi peran masing-masing pihak.
Kasus ini masih berjalan. Publik menunggu apakah temuan enam lokasi itu memperkuat pembuktian dan membuka pihak lain yang diduga terlibat. Yang jelas, penggeledahan ini menandai bahwa pengembangan kasus korupsi jalan Sumut belum berhenti. (FD)
