SIMALUNGUN – Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,40 triliun dan belanja Rp2,41 triliun.
Dalam rancangan tersebut, Kabupaten Simalungun juga menghadapi penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp88,45 miliar dibandingkan tahun 2026.
Hal itu disampaikan Anton dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Simalungun di Gedung DPRD, Pamatang Raya, Selasa (10/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Sugiarto dan dihadiri Wakil Ketua serta anggota DPRD, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, jajaran pimpinan perangkat daerah, dan undangan lainnya.
Dalam nota pengantarnya, Anton menjelaskan penyusunan Ranperda APBD 2027 merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat
Penyusunan anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta memperhatikan prioritas kebijakan nasional, di antaranya swasembada pangan, pendidikan, program Makan Bergizi Gratis, dan pembenahan infrastruktur.
Anton mengungkapkan, berdasarkan surat Kementerian Keuangan tertanggal 29 September 2026, alokasi TKD Kabupaten Simalungun untuk 2027 direncanakan sebesar Rp1.844.329.797.000. Jumlah tersebut berkurang Rp88.459.299.000 dibandingkan alokasi tahun 2026.
Di tengah penurunan transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, Pemkab Simalungun menetapkan sejumlah proyeksi keuangan dalam Ranperda APBD 2027.
Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2.403.592.358.120, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2.417.177.381.532. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp13.585.023.412.
Sementara itu, pembiayaan daerah direncanakan berasal dari penerimaan sebesar Rp17.585.023.412 dan pengeluaran Rp4 miliar.
Anton menegaskan, kondisi fiskal tersebut menuntut pemerintah daerah lebih selektif menetapkan program prioritas, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ia berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung secara komprehensif, lancar, dan selesai tepat waktu.
“APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap program dan rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Anton.
Pemkab Simalungun menargetkan APBD 2027 menjadi instrumen pembangunan yang sehat secara fiskal, tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Penyusunan anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah, yakni “Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju”.
Melalui pembahasan bersama DPRD, pemerintah daerah berharap keterbatasan fiskal tidak menghambat pelaksanaan program prioritas dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Simalungun. (RS)
