MEDAN — Temuan Komisi IV DPRD Medan di Jl. Bilal Ujung, Lingkungan 10, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, bukan sekadar salah administrasi.
Bangunan Bengkel Tekun Jaya milik Alung berdiri di atas izin gudang, tetapi beroperasi sebagai bengkel. Dampaknya, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diduga tidak sesuai fungsi dan berpotensi menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam peninjauan Selasa (10/11/2026), Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi Lailatul Badri dan Datuk Iskandar Muda menemukan tiga persoalan utama ketidaksesuaian izin-fungsi, pelanggaran sempadan jalan/roilen, dan tidak tersedianya gang kebakaran. Aparat kelurahan, kecamatan, Satpol PP, dan Dinas Perkimcikataru turut hadir.
“Izin yang dimiliki adalah izin gudang, tetapi yang dibangun dan dioperasikan adalah bengkel. Ini bukan sekadar salah administrasi, tetapi salah fungsi, salah izin, dan salah pengawasan,” tegas Paul. Ia meminta Satpol PP Kota Medan menyegel Bengkel Tekun Jaya agar ada efek jera.
Yang membedakan sorotan ini: DPRD tidak hanya menyoroti bangunan, tetapi rantai pengawasan. Menurut Paul, kelurahan harus proaktif.
“Kalau kelurahan proaktif, bangunan bermasalah seperti ini tidak akan sempat berdiri sampai beroperasi. Jangan menunggu warga melapor, jangan menunggu DPRD turun, baru bergerak,” ujarnya.
Kasus ini penting karena menyentuh tiga isu sekaligus. Pertama, potensi PAD hilang karena retribusi PBG tidak dihitung sesuai fungsi bengkel.
Kedua, tata ruang dan keselamatan warga terancam akibat sempadan jalan dan gang kebakaran. Ketiga, lemahnya pengawasan berisiko menjadi preseden bagi bangunan lain.
Karena itu, Komisi IV mendorong Satpol PP segera menyegel. Namun penertiban diharapkan tidak berhenti pada penyegelan.
DPRD meminta ada pemulihan penerimaan daerah, evaluasi izin, dan audit retribusi agar potensi PAD tidak terus hilang. Bagi publik, kasus Bengkel Tekun Jaya menjadi uji nyata: apakah pengawasan bangunan di Medan berjalan sebelum masalah membesar? (FD)
