MEDAN – Suara warga Medan Johor menggema dalam pertemuan reses bersama Anggota DPRD Medan, Jusup Ginting Suka, di Kelurahan Kedai Durian, kemarin.
Bukan sekadar basa-basi, warga membeberkan sederet persoalan kronis yang membelit lingkungan mereka, mulai dari bantuan sosial yang tak kunjung turun hingga infrastruktur yang mengenaskan.
Momen temu warga yang biasanya formal berubah menjadi ajang “curhat” massal. Warga Gang Ladang tampil paling vokal mempertanyakan nasib bansos yang tak kunjung menyentuh kantong mereka.
“Kami sudah mendaftar, tetangga dapat, tapi kami nihil. Tolong dicek, Pak, jangan sampai data kami hilang atau diganti orang lain,” keluh seorang warga dengan nada tinggi.
Tak hanya bansos, persoalan infrastruktur dasar menjadi momok yang menyatukan keluhan dari berbagai lingkungan.
Warga Sukabakti menggambarkan betapa kemacetan dan banjir bagaikan tamu tak diundang yang rutin datang, sekaligus menjadi biang kerok rusaknya badan jalan.
“Setiap hujan, jalan langsung tergenang. Setelah surut, aspalnya hancur. Ini siklus yang tak pernah selesai,” ujar mereka.
Dari kawasan Parit Pabrik APC, keluhan serupa muncul dengan fokus pada sistem drainase yang buta. Parit-parit yang tersumbat sampah dan sedimentasi disebut sebagai penyebab utama genangan cepat terjadi meski hujan baru turun sebentar.
“Kami minta normalisasi drainase, bukan sekadar ritual pengerukan yang setengah-setengah,” tegas perwakilan warga.
Yang tak kalah mengkhawatirkan, ancaman keselamatan warga juga membayang dari infrastruktur lingkungan yang terbengkalai.
Di sejumlah titik, kabel-kabel telkom dan listrik menjuntai semrawut, membahayakan pengendara dan pejalan kaki, terutama saat malam hari atau hujan deras.
Warga juga menyoroti pohon-pohon tua yang nyaris tumbang namun tak kunjung mendapat penanganan dari dinas terkait.
Di kawasan Eka Suka, keluhan lain muncul lampu penerangan jalan umum (PJU) mati total, membuat wilayah itu gelap gulita dan rawan tindak kejahatan.
Mendengar untaian aspirasi itu, Jusup Ginting Suka bergerak cepat. Ia menginstruksikan jajaran kelurahan untuk segera melakukan verifikasi dan validasi data penerima bansos.
“Jangan sampai ada warga miskin yang terlewat. Data harus akurat dan tepat sasaran. Jika perlu, buka posko pengaduan bansos di tingkat lingkungan,” tegasnya.
Untuk persoalan jalan rusak dan banjir yang saling terkait, legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berjanji akan segera menggelar inspeksi lapangan (sidak) bersama dinas terkait.
“Kami akan kaji bersama, mana yang prioritas untuk diaspal ulang dan mana yang butuh betonisasi. Yang jelas, perbaikan jalan harus dibarengi dengan pembersihan drainase total agar tidak terjadi banjir berulang,” janjinya.
Terkait bahaya kabel semrawut dan pohon rawan tumbang, ia meminta aparatur kelurahan dan kecamatan untuk tidak menunggu instruksi.
“Segera koordinasi dengan PLN, Telkom, dan Dinas Kebersihan. Jangan sampai ada korban jiwa baru kita bergerak. Ini soal keselamatan warga!” tegasnya.
Sementara itu, untuk lampu jalan yang mati, warga diminta aktif melaporkan titik-titik lokasi secara spesifik agar bisa segera diproses perbaikannya.
“Penerangan jalan sangat krusial, apalagi menjelang Ramadan nanti. Aktivitas warga di malam hari akan meningkat, keamanan dan kenyamanan harus terjamin,” tambah Jusup.
Di sela-sela diskusi infrastruktur, warga juga menyuarakan keprihatinan sosial. Mereka meminta perhatian khusus bagi para janda kurang mampu yang belum tersentuh bantuan.
Selain itu, layanan kesehatan bergerak bagi lansia dan warga dengan gangguan kejiwaan (ODGJ) juga menjadi sorotan.
Menanggapi hal itu, tenaga kesehatan yang hadir dalam forum menyatakan kesiapan untuk melakukan kunjungan rumah (home care) bagi lansia yang sakit.
“Koordinasi dengan kepala lingkungan saja, nanti kami jadwalkan,” ujar seorang perwakilan nakes. Sementara untuk penanganan ODGJ, mereka menekankan pentingnya persetujuan dan dukungan aktif dari pihak keluarga agar proses pengobatan bisa berjalan optimal.
Rangkaian keluhan yang mengalir deras ini menjadi potret nyata bahwa persoalan dasar di perkotaan, khususnya di Medan Johor, masih berkutat pada tiga hal utama ketepatan sasaran bansos, kualitas infrastruktur jalan yang buruk, dan sistem drainase yang tidak berfungsi.
Warga berharap, pertemuan reses ini bukan sekadar seremoni lima tahunan. Mereka menuntut agar setiap keluhan yang disuarakan segera diterjemahkan ke dalam aksi nyata, bukan hanya berakhir sebagai catatan laporan yang berdebu.
“Kami lelah dengan janji. Kami ingin lihat perubahan,” pungkas seorang warga. (FD)
